Selasa, 13 Mei 2008

E-Government Procurement Akan Diterapkan 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mentargetkan pengadaan baran dan jasa elektronik atau Electronic Goverment Procurement (e-GP) akan diterapkan di seluruh provinsi pada 2010.

"Tahun depan mungkin separuhnya dan pada 2010 sudah berlaku di semua propinsi," kata Sekretaris Utama LKPP Agus Rahardjo dalam keterangan pers seusai pelantikan pejabat LKPP di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, kemarin.

Agus, yang juga Kepala Pusat Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Bappenas, menjelaskan beberapa daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Kota Denpasar suka rela melaksanakan e-GP. Sistem pengadaan secara elektronik ini diujicoba tahun ini di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Tengah, serta Sumatera Barat. Ketua LKPP yang baru, Rahmat Syarif, mengatakan penggunaan e-GP akan menghemat uang negara.

Gunanto E.S. (tempointeraktif.com)

Kamis, 08 Mei 2008

Mungkinkah Tragedi Itu Akan Terulang Kembali?


Naiknya harga minyak dunia yang mencapai harga 120 dollar per barel berdampak pada perekomian di Indonesia. Demi mengamankan APBN 2008 Pemerintah berencana untuk menaikkan BBM hingga 30%. Jelas ini merupakan kabar buruk dimana nantinya imbas dari kenaikkan ini adalah naiknya juga harga-harga sejumlah bahan pokok dan lagi-lagi masyarakat akan menjadi korban.

Situasi ini hampir sama ketika pada tahun 1998 sebelum Presiden Soeharto lengser dari jabatannya, beliau mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM dan imbasnya adalah terjadinya sejumlah kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia. Tragedi semacam ini seringkali terjadi di Indonesia, jika dilihat ke belakang di tahun 1966 dimana terjadi Pemberontakan G30S/PKI yang menjadi pemicu aksi unjuk rasa mahasiswa yang dikenal dengan angkatan 66. Kemudian kejadian unjuk rasa mahasiswa besar-besaran pada tanggal 15 Januari 1974 atau yang dikenal dengan peristiwa MALARI yang menyebabkan 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 bangunan rusak. Sebanyak 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan.

Kemudian di akhir tahun 70-an adanya Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Kordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK)yaitu kebijakan pemerintah untuk mengubah format organisasi kemahsiswaan dengan melarang Mahasiswa terjun ke dalam politik praktis, yaitu dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, dimana Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Perguruan Tinggi bernama SMPT (senat mahasiswa perguruan tinggi).

NKK/BKK menjadi dua akronim yag menjadi momok bagi aktivis Gerakan Mahasiswa tahun 1980-an. Istilah tersebut mengacu pada kebijakan keras rezim Presiden Soeharto pada tahun 1978 melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef untuk membungkam aksi kritis mahasiswa terhadap jalannya pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah saat itu.

Simbol institusi perlawanan mahasiswa saat itu adalah Dewan Mahasiswa, organisasi intra kampus yang berkembang di semua kampus. Karena Dewan Mahasiswa menjadi pelopor gerakan mahasiswa dalam menolak pencalonan Soeharto pasca pemilu 1977, kampus dianggap tidak normal saat itu dan dirasa perlu untuk dinormalkan. Lahirlah kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) sekaligus pembubaran dan pelarangan organisasi intra universitas di tingkat perguruan tinggi yaitu Dewan Mahasiswa.

Dan sejak 1978 itulah, ketika NKK/BKK diterapkan di kampus, aktivitas kemahasiswaan kembali terkonsentrasi di kantung-kantung Himpunan Jurusan dan Fakultas. Mahasiswa dipecah-pecah dalam disiplin ilmu nya masing-masing. Ikatan mahasiswa antar kampus yang diperbolehkan juga yang berorientasi pada disiplin ilmunya, misalnya ada Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) dan sebagainya (wikipedia).

Hal tersebut jelas mendapat reaksi kersa di kalangan mahasiswa pada waktu itu, Di ITB , kampus yang paling keras menolak kebijaksanaan tersebut, BKK nyaris tak pernah jelas eksistensinya. Para dosen juga tampaknya enggan bermusuhan dengan para yunior-nya, mahasiswa yang jelas menentang habis keberadaan BKK. Di UGM, de facto BKK memang ada namun juga tidak berjalan. Tidak ada Senat Mahasiswa di tingkat Fakultas yang peduli dengan lembaga tersebut. Yang ajaib di UII Yogyakarta. Di Kampus Perguruan Tinggi Islam tertua di Indonesia itu, Dewan Mahasiswa memang dibubarkan. Tetapi reinkarnasi menjadi BKK. Hanya saja Ketua BKK adalah mahasiswa juga, jadi masih dalam format Dewan Mahasiswa juga.

Di Salatiga, Kampus Universitas Kristen Satya Wacana juga melakukan kreasi serupa. Keberadaan BKK diakui namun pengurusnya berasal dari mahasiswa sendiri. Sedangkan di ibukota negara, Universitas Indonesia memang memiliki BKK tetapi fungsi sehari-hari dijalankan oleh Forum para Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, dan dinamakan Forkom UI.

Kini, pertanda siklus itu sudah mulai nampak. Ditandai dengan sikap Pemerintah yang akan menaikkan harga BBM yang tidak sesuai kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Kemudian semakin banyaknya masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah, walaupun pemerintah sudah menerapkan koneversi minyak tanah ke gas elpiji tetapi masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan gas elpiji, kalaupun ada mereka harus mengantri selama berjam-jam untuk mendapatkannya.

Semoga Pemerintah ini dapat mengatasi itu semua dengan cara yang dapat diterima oleh segala lapisan. Amien