Tampilkan posting dengan label Politik. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label Politik. Tampilkan semua posting

Senin, 08 Juni 2009

Inilah Hasil Survei Yang Diperdebatkan Itu

Beberapa pekan ini situasi politik dihiasi oleh berbagai wacana. Mulai dari konsep ekonomi neo liberal versus ekonomi kerakyatan hingga yang terakhir adalah masalah Release hasil Survei yang di lakukan oleh sejumlah lembaga riset.

Hasil survei yang mendapat reaksi keras dari beberapa kalangan adalah hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam hasil surveinya, LSI menempatkan pasangan SBY- Budiono pada urutan pertama dengan kemenangan mutlak di atas 70 persen pasangan Mega - Pro 16,4 persen dan pasangan JK-Win 6 persen.

Tak aneh bila hasil ini banyak di kecam oleh sejumlah pihak ditambah lagi dengan pengakuan LSI yang mengumumkan sumber pendanaan didapatkan dari Fox Indonesia yang notabene merupakan tim sukses dari SBY-Budiono.

Beberapa hari kemudian muncul lagi rilis survei dari Lembaga Riset Informasi (LRI). Dalam rilisnya LRI menempatkan pasangan SBY-Budiono pada peringkat pertama dengan perolehan 33,02 persen, pasangan JK-Win di peringkat kedua dengan perolehan 29,29 persen dan pasangan Mega-Pro di peringkat ketiga dengan perolehan 20,09 persen.

Hasil survei inipun lantas tidak serta merta diamini oleh sejumlah kalangan walaupun tidak sedikit pula yang mendukung hasil survei ini. Namun hampir dari semua survei yang di keluarkan oleh sejumlah lembaga riset di kritik mengenai metode survei yang dilakukan. Namun saya tidak akan membahas mana survei yang benar karena kapasitas saya yang belum mumpuni hehehehe....

Bagi yang belum mengetahui hasil survei dari kedua lembaga tersebut, maka saya lampirkan hasil tersebut sebagai bahan analisa kalau-kalau ada yang mau menganalisanya dan berbagi ilmu.

Hasil Survei LSI
Hasil Survei LRI
Tambahan Hasil Survei LP3ES

Kamis, 05 Februari 2009

Oleh-oleh Pornorogo: Sisi Lain Calon Legislatif

Ada hikmah tersendiri ketika mendapat tugas di Ponorogo beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah mengenal lebih dalam kiprah calon legislatif daerah. Mungkin dalam menjaring suara rakyat tidaklah mudah dan di perlukan proses yang sangat lama, ini lah yang dilakukan oleh Misri Effendi salah satu caleg dari Ponorogo yang telah melakukan pendekatan dari jauh-jauh hari.

Alasan ekonomi mungkin bukan menjadi motivasi utamanya untuk duduk di legislatif karena sebelumnya dia seorang pengacara. Merupakan suatu kehormatan dapat mengikuti beliau ketika menemui konstituennya di sebuah desa. Padahal waktu masih menunjukkan pukul 20.00 wib namun untuk ukuran kota kecil seperti ponorogo waktu segitu mungkin sudah terkesan sepi dan sangat malam. Dengan minivannya Pak Misri memasuki desa yang jangan di bayangkan jalannya seperti jalan-jalan di perkotaan di tambah lagi dengan cuaca yang habis hujan...wadoh gak kebayang dah jalannya kaya apa.

Sekitar pukul setengah sembilan malam akhirnya mobil sampai ke salah satu rumah warga di desa tersebut, sangat mengaharukan ketika melihat para warga yang sudah berkumpul sebelumnya mengingat kondisi jalan yang di guyur hujan, becek serta minim penerangan tadi. Mungkin sekitar 50an warga yang sudah berkumpul yang berbekal kain sarung dan juga senter.

Dan yang membuat saya salut adalah ketahanan para warga yang dengan setianya mendengar sosialisasi hingga dua jam lamanya dari pak Misri yang di dampingin oleh pak Bambang yang juga sesama caleg.

Setelah selesai dari sosialisasi tersebut, pak Misri mengajaka saya untuk makan makanan khas Ponorogo yaitu Pecel. Bagi pak Misri yang juga merupakan anggota DPRD Kab. Ponorogo makan di warung pecel pinggir jalan tidaklah membuat dia malu. Dia menjelaskan bahwa sosialisasi ke desa-desa yang dilakukannya tiap dua hari sekali ataupun bahkan tiap hari sekali bila ada warga yang mengundangnya, dan tiap sosialisasi dia selalu di dampingin oleh beberapa caleg dari dapil yang sama, sehingga persaingan yang terjadi antar caleg menjadi fair. Masyarakat bebas memilih mana caleg yang mereka sukai.

Inilah salah satu potret calon legislatif yang dengan suka hati mau turun ke desa-desa tempat konstituennya dan berdialog langsung dengan mereka. Mungkin motivasi ekonomi untuk menjadi calon legislatif tidak pernah terpikirkan olehnya karena sebelum terjun ke politik Pak Misri ini berprofesi sebagai pengacara dan ketika saya menanyakan kenapa masih mencalonkan diri menjadi caleg DPRD Kabupaten bukan DPRD Provinsi Jawa Timur yang lebih tinggi, dengan bijaknya dia menjawab" masyarakat konsitituen masih membutuhkan saya untuk duduk di dprd kabupaten"

Itulah sekelumit perjalanan ketika di Ponorogo, mudah-mudahan apa yang bapak cita-citakan bisa terwujud dan semoga bisa mengimplementasikan apa yang telah di ucapkan kepada masyarakat. Semoga menjadi legislator yang baik dan disukai masyarakat.

Kamis, 04 Desember 2008

GATARA, Mainan Baru Gus Dur

Setelah di depak dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gus Dur kembali berkreasi dengan mendirikan Gerakan Kebangkitan Rakyat (Gatara) dideklarasikan (3/12). Naskah pendeklarasian dibacakan langsung oleh Putri Abdurahman Wahid Yenni Wahid.

Tujuan pendirian organisasi masyarakat ini menurut Gus Dur adalah untuk menampung berbagai aspirasi yang disampaikan kepadanya. ”Selama ini tidak ada gerakan penyambung. Banyak yang menyatakan begini dan begitu tapi tidak jelas tujuannya apa,” kata Gus Dur.

Visi Misi Gatara yang dibacakan oleh Lalu Misbah adalah:

Visi: Terwujudnya tataran masyarakat yang mandiri, sejahtera, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, berwatak toleran yang bertumpu pada kemajemukan bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan final Negara Kesatuan Republik Indonesia

Misi: Mewujudkan dan membangkitkan kembali kekuatan masayarakat berperadaban/ civil society yang menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keagaaman yang rahmatan lil alamiin, mandiri, cerdas, kritis dan berwibawan serta mampu menjadikan dirinya sebagai bagian entitas bangsa nation state yang sejahtera, aman, damai, adil dan demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pendirian Gatara ini didukung oleh beberapa tokoh antara lain, Rizal Ramli yang mengatakan ''Pemerintah dan PKB boleh melupakan Gus Dur, tapi rakyat tetap mengingat. Saya sudah keliling Indonesia hingga pelosok desa. Mereka masih berharap Gus Dur menjadi pemimpin nasional,'' ujarnya.

Akbar Tandjung menyatakan menyambut baik gagasan Gus Dur ini. "Karena selama ini di Indonesia yang berkembang baru demokrasi prosedural, sementara demokrasi substansial tidak berkembang," katanya. Ia menyatakan harapannya agar Gatara dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui demokrasi substansial.

Hariman dalam sambutannya mengatakan pembentukan ormas ini mengingatkannya pada langkah yang ditempuh Barack Obama. Hal tersebut, kata dia, karena yang dilakukan Obama sama dengan Gatara, yaki mengubah negara menjadi sebuah pergerakan rakyat. "Karena hanya gerakan yang mampu mengubah nasib bangsa," ujarnya.

Pendirian ormas ini memang terkesan merupakan sebagai organisasi tandingan dari PKB tetapi apakah ada orang dibelakang Gus Dur itu yang masih menjadi rahasia. Yang pasti Gus Dur masih memiliki pengaruh bagi sebagian masyarakat dan tidak ada yang menampung itu. Disinilah letak bargain position dari Gus Dur karena kalaupun tetap ngotot menjadi Capres Pilpres 2009 nanti tampaknya hal yang mustahil karena moment yang sudah lewat.

Sumber Gambar: Inilah.Com

Rabu, 27 Agustus 2008

Kiat lain dalam Menjaring Pemilih di Dunia Maya

Fenomena Obamania ternyata tidak hanya menjangkiti calon-calon Presiden Indonesia masa depan dengan menghiasi layar televisi dengan iklan-iklannya yang berbau kampanye dan mempromosikan dirinya melalui blog, facebook, dan situs jejaring lainnya. Tetapi kini fenomena tersebut mulai menjangkiti calon-calon pemimpin di tingkatan propinsi ataupun kotamadya/kabupaten. Caranya pun tidak jauh beda satu dengan yang lainnya mulai dengan iklan-iklan yang menggugah simpati masyarakat di televisi maupun dengan memasang media-media kampanye lainnya.

Cara-cara konvensional seperti memajang spanduk ataupun baleho-baleho saat ini dirasa sudah sedikit dikurangi karena hanya akan membuat pemandangan kota menjadi lautan spanduk yang bukan meraih simpati dari masyakat hanya menambah tingkat golput. Hal tersebut yang menyebabkan para tim-tim sukses merubah haluan strategi kampanye dengan tidak hanya memajang spanduk tetapi mulai dari mengeluarkan album solo hingga berkampanye di dunia maya.

Mengenai kampanye di dunia maya, rata-rata memiliki cara yang sama yaitu membuat blog, memasang banner di website-website yang sudah terkenal ataupun membuat facebook dan media jejaring sosial lainnya. Namun, ada calon gubernur yang dengan jeli memanfaatkan peluang menggunakan dunia maya sebagai kampanyenya dan merupakan sesuatu yang unik sehingga dapat dibilang sebagai pionir yaitu dengan cara menyelenggarakan kompetisi blog. Mungkin bagi sebagian bloggers, kompetisi blog bukan merupakan hal yang asing karena sudah banyak website-website yang mengadakan kompetisi blog. Tetapi kompetisi blog untuk hal yang berbau kampanye ini merupakan sesuatu hal yang baru apalagi kompetisi ini berhadiakan sebuah laptop.

Dari informasi yang didapat dari blog pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur Lampung Zul dan Yanto ini, tema kompetisi blog ini adalah “Harapan dan Tantangan dunia pendidikan diprovinsi lampung demi kebaikan kita semua” yang dimulai dari tanggal 25-30 Agustus 2008. Kemunculan kompetisi ini nantinya bertujuan untuk menjaring para bloggers untuk turut berpartisipasi sehingga output yang dihasilkan adalah semakin banyak jumlah bloggers yang mengikuti kompetisi tersebut maka semakin banyak orang yang mengenal calon gubernur tersbut.

Namun kekurangan dari kompetisi blog ini selain sedikitnya waktu yang diberikan dan tidak adanya link banner tetapi juga kurangnya sosialisasi lomba oleh pihak penyelenggara sehingga kompetisi ini terlihat hanya untuk media kampanye sementara saja dan tidak ada kelanjutannya lagi (hmmm...kita liat aja nanti). Kalau boleh saran siy, tiru aja caranya kompetisi yang ada di kapanlagi.com. Bagi yang berminat mengikuti kompetisi ini klik disini

Jumat, 22 Agustus 2008

Serius, Artis Mau Jadi Anggota DPR ? [jilid 2]

Batas penyerahan berkas calon legislatif Pemilu 2009 sudah berakhir. Tercatat sejumlah nama-nama lama dan nama baru menghiasi daftar calon legislatif ini. Yang menjadi sorotan pada Pemilu 2009 ini adalah banyaknya nama artis yang dijadikan calon legislatif oleh sejumlah partai politik dan adanya politik dinasti (orang tua dan anak sama-sama menjadi caleg).

Terlepas dari artis hanya dianggap sebagai vote getters ataupun ketidakmampuan partai politik dalam melaksanakan proses pengkaderan anggotanya, dalam dunia politik hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Dari beberapa partai politik yang mencalonkan artis sebagai calon wakil rakyat tercatat Partai Amanat Nasional (PAN) yang paling banyak mencalonkan anggota legislatif dari kalangan artis dan kemudian disusul oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Berikut nama-nama calon legislatif yang berlatabelakang sebagai artis:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
1. Rieke Diah Pitaloka
2. Edo Kondolongit
3. Sonny Tulung
4. Gugun Gondrong
5. Deddy "Mi'ing

Partai Golkar
1. Nurul Arifin
2. Tantowi Yahya
3. Jeremy Thomas
4. Puput Novel
5. Meutya Hafid

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
1. Marissa Haque
2. Kristina
3. Evie Tamala
4. Lyra Virna
5. Ferry Irawan
6. Okky Asokawati
7. Ratih Sanggarwati
8. Emilia Contessa
9. Denada
10.Mieke Wijaya
11.Rahman Yacob
12.Soultan Saladin
13.Rhoma Irama
14.Mat Solar
15.Saipul Jamil
16.Julia Perez

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
1. Tengku Firmansyah
2. Didi Kempot

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
1. Astri Ivo

Partai Demokrat
1. Venna Melinda
2. TERE
3. Inggrid Kamsil
4. Cut Tari
5. Adjie Massaid
6. H.Qomar
7. Ruhut Sitompul
8. Angelina Sondakh

Partai Amanat Nasional (PAN)
1. Wulan Guritno
2. Marini Zumarnis
3. Adrian Maulana
4. Eko Patrio
5. Maylaffayza
6. Derry Drajat
7. Ikang Fawzi
8. Mandra
9. Raslina Rasyidin
10.Tito Sumarsono
11.Henidar Amroe
12.Cahyono
13.Intan Sevilla
14.Wanda Hamidah
15.Mara Karma
16.Eka Sapta
17.Lucky Artadipreja
18.Irene Librawati

Partai Hati Nurani Rakyat (Partai HANURA)
1. Anwar Fuady
2. Gusti Randa
3. Steve Immanuel
4. Tengku Wisnu
5. Dimas Adrian
6. David Chalik

Partai Perhimpunan Indonesia Baru (P PIB)
1. Denny Malik

Partai Gerakan Indonesia Rakyat (P.Gerindra)
1. Rachel Maryam
2. Djaja Mihardja
3. Djamal Mirdad

Partai Damai Sejahtera (PDS)
1. Bella Saphira
2. Tessa Kaunang
3. Ronny Pangemanan

Dari nama-nama diatas mungkin bagi sebagian rakyat Indonesia sudah tidak asing lagi dan mungkin juga sudah dapat menentukkan pilihan siapa wakilnya untuk duduk di kursi legislatif.

Rabu, 06 Agustus 2008

Arip Musthopa Pimpin PB HMI 2008–2010

Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) XXVI di Palembang, kemarin, memilih Arip Musthopa sebagai Ketua Umum PB HMI periode 2008–2010.

Kandidat ketua umum asal Bandar Lampung ini terpilih melalui tahapan pemilihan yang berlangsung dua putaran. Arip Musthopa berhasil menyisihkan 15 kandidat lain. Proses pemilihan sempat diwarnai ketegangan antaranggota HMI. Terutama saat membahas tata tertib pemilihan.

Bahkan, di tengah proses pemilihan, 8 kandidat menyatakan mengundurkan diri sehingga hanya tersisa 7 kandidat. Kedelapan kandidat yang menyatakan mundur adalah Minarni, Nimran Abdurahman, Muhammad Arfan, Imam Safi’I, Jailani, Amiruzzahri, Pemiga Orba Yusra, Deding Zamah Syari.

Sementara 7 kandidat lain yang tersisa pada putaran pertama adalah Hasbullah Khatib, Muslim Hafidz, Arip Musthopa, Andi Sukmono, Adi Wibowo, Farhan Suhada, dan Ahmad Nasir Siregar. Arip Musthopa sudah terlihat memimpin perolehan suara saat putaran pertama pemilihan digelar.

Dia berhasil mengumpulkan 35 suara, disusul Adi Wibowo dan Muslim Hafidz yang meraih 28 suara. Posisi ketiga ditempati Ahmad Nasir Siregar dengan 22 suara dan berikutnya berturut-turut Farhan Suhada dengan 21 suara serta Hasbullah Khatib dan Andi Sukmono dengan 13 suara.

Dari hasil itu, tersisa tiga kandidat yang berhak maju dalam pemilihan putaran kedua. Mereka adalah Arip Musthopa, Adi Wibowo, dan Muslim Hafidz. Melalui mekanisme one man one vote, perolehan suara Arip Musthopa pun masih unggul dibandingkan ketiga kandidat lain.

Arip berhasil mengumpulkan 181 suara, diikuti Adi Wibowo 102 suara dan Muslim Hafidz dengan 36 suara. Sementara satu suara abstain. Koordinator Steering Committee (SC) Kongres Baharudin Hafif mengatakan, calon yang terpilih ini merupakan calon yang terbaik dari HMI. Dia meyakini Arip mampu membawa HMI ke arah yang lebih baik.

”Arip Musthopa merupakan kandidat yang sudah sangat berpengalaman dan mempunyai kemampuan serta kualitas kepemimpinan yang sudah tidak diragukan lagi,” tandasnya. Menurut Baharudin, Arip pernah memimpin HMI Cabang Lampung.

Selain itu, Arip juga pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI selama dua periode dan terakhir menjabat sebagai Ketua Pembinaan Anggota PB HMI periode 2006–2008. Sementara itu, Ketua Umum PB HMI terpilih Arip Musthopa menyatakan, ada dua hal yang akan dilakukannya selama memimpin HMI, yakni penguatan internal dan eksternal serta melaksanakan hasil rekomendasi Kongres HMI XXVI di Palembang ini.

Menurut dia, untuk penguatan internal, dirinya akan segera melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di HMI. Salah satu caranya melalui pengaderan dan regenerasi. Selain itu, Arip berjanji akan meningkatkan kemampuan organisasi, terutama masalah finansial, sehingga HMI akan menjadi organisasi yang mandiri.

Sumber: seputar-indonesia.com

Rabu, 23 Juli 2008

Serius, Artis Mau Jadi Anggota DPR?

Dinamika politik di Indonesia kini memasuki babak baru. Diawali pasca terpilihnya Rano Karno sebagai wakil bupati Kabupaten Tangerang dan kemudian disusul dengan terpilihnya Dede Yusuf sebagai wakil Gubernur Jawa Barat kini banyak artis berbondong-bondong terjun ke dunia politik. Entah ini sebuah trend atau memang berawal dari kesadaran para artis tersebut terhadap nasib negaranya. Tapi yang jelas banyak pro dan kontra mengenai fenomena ini.

Dari beberapa pendapat dimasyarakat menunjukkan bahwa mereka (artis yang menjadi calon legislatif) tidak pantas menjadi anggota DPR RI karena tidak memiliki latar belakang politik. Masyarakat juga memahami bahwasanya pencalonan artis menjadi caleg bukan disebabkan karena artis itu memiliki kapabilitas sebagai seorang politisi namun disebabkan oleh popularitas yang dimiliki oleh si artis tersebut dalam mendulang suara bagi partai politik.

Mungkin kita masih ingat pada pemilihan presiden 2004, dimana SBY pada saat itu naik sebagai presiden dikarenakan popularitasnya. Nilai popularitas inilah yang saat ini dipakai oleh beberapa parpol untuk mendulang suara. Inilah yang menjadi permasalahan, karena kemungkinan nantinya si artis hanya akan menjadi boneka bagi parpol yang mengusungnya karena kurangnya pemahaman mengenai politik tersebut.

Menurut beberapa pengamat, artis yang menjadi calon legislatif tidak cukup hanya bermodalkan dengan popularitas saja tetapi juga harus diimbangi dengan pengetahuan politik yang lebih. Ambil contoh Alm. Sophan Sophian, beliau tidak hanya memliki popularitas yang lebih tetapi juga memiliki pengalaman yang panjang di dalam partai politik dan proses ini tidak didapat secara instan namun melalui proses yang panjang. Dapat dibayangkan bahwasanya sesuatu yang dimulai dengan instan maka akan berakhir dengan instan pula.

Ini bukanlah proses yang main-main yang apabila kita kalah dalam permainan tersebut maka kita tidak akan memainkannya lagi. Jadi, yang harus perlu diingat adalah sah-sah saja menjadi seorang politisi baik itu menjadi seorang anggota DPR, Presiden bahkan seorang Ketua RT bukan saja ia meyakini memiliki potensi untuk menjadi itu semua tetapi juga harus diimbangi dengan integritas, kapabilitas serta loyalitas yang mumpuni yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat terutama yang memilihnya sebagai pemimpin ataupun wakilnya di DPR.

Selasa, 15 Juli 2008

Masyarakat Gak Setuju Hak Angket

Jakarta: Kenaikan harga minyak dunia berdampak kepada kenaikan harga BBM jenis premium dan solar di Indonesia sehingga pada 24 Mei 2008 Pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 28,7 persen. Kejadian ini diimbangi dengan menaiknya harga-harga barang pokok di pasaran dan keluarnya Indonesia dari organisasi peng ekspor minyak (OPEC).

Banyak para pengamat yang beranggapan bahwa pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM mengingat Indonesia merupakan negara penghasil minyak bumi. Banyaknya desakan dari masyarakat yang menentang kenaikan harga BBM sehingga DPR harus mengeluarkan hak Angket terhadap kasus kenaikan BBM ini. Keluarnya hak angket ini tidak serta merta disetujui oleh semua fraksi di DPR, mungkin ini terkait oleh faktor kepentingan dan lagi-lagi kepentingan rakyat dikesampingkan. Melalui mekanisme voting akhirnya DPR mengeluarkan hak angket dengan hasil dari 360 anggota DPR yang ikut pemungutan suara, 233 anggota setuju memuluskan hak angket dan 127 anggota menolak. Tak ada anggota DPR yang memilih opsi abstain.

Ternyata tidak semua masyarakat mendukung hak angket kenaikan BBM. Hal ini terbukti dari polling yang dilakukan oleh sebuah media massa nasional. Pertanyaan dari angket tersebut adalah sebagai berikut:


"DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui penggunaan hak angket (penyelidikan) terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Keputusan itu diraih melalui voting. Bagi pengusul angket, hak itu perlu digulirkan karena masih ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi membengkaknya subsidi akibat tingginya harga minyak dunia, selain dengan cara menaikkan harga BBM. Setujukah Anda dengan upaya DPR menyelidiki penaikan harga BBM?"

Yang mengejutkan adalah hasil dari polling tersebut adalah sebagai berikut:












Dari hasil polling tersebut terlihat bahwa 50,98 persen dari 4219 responden tidak setuju hak angket dan 44,27 persen setuju hak angket dan sisanya tidak perlu atau tidak tahu. Hasil polling ini sangatlah mengejutkan karena berbanding terbalik dengan fakta sesungguhnya yang ada di lapangan. Terlepas dari itu hasil polling tersebut mengindikasikan ketidakberatan masyarakat terhadap kenaikan BBM atau ini merupakan salah satu brand strategi untuk menaikkan popularitas dan wibawa yang mulai memudar atau memang hak angket adalah akal-akalan fraksi di DPR untuk menjegal lawan politiknya dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat banyak. Wallahusalambisawab

Selasa, 08 Juli 2008

34 Parpol, Efektifkah?

Senin malam (7/7) Ketua KPU Pusat A.H Anshary mengumumkan 34 partai politik yang lulus dalam verifikasi faktual Pemilu 2009. Dalam konfrensi persnya ia menyebutkan 16 Partai lama pemilu 2004 dan 18 partai baru serta 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dalam kerangka pembelajaran demokratisasi, jelas ini merupakan kabar bagus dikarenakan semakin banyak partai maka semakin terbuka kran partisipasi bagi masyarakat dalam berpolitik. "Jumlah 34 partai politik peserta pemilu bisa dilihat sebagai berkembangnya demokrasi, namun bagi rakyat tentu bisa berbeda," papar Direktur Eksekutif Charta Politika Bima Arya seperti dikutip dari wawancara di MetroTV, tadi malam.

Ditengah citra parpol yang buruk dan fenomena golput, penambahan parpol ini nantinya akan menambah daftar persepsi negatif ngatif masyarakat terhadap . Hal tersebut juga didasarkan pada pengalaman dua kali pemilihan umum pasca reformasi 98 yaitu Pemilu 1999 yang diikuti 48 parpol dan pemilu 2004 yang diikuti 24 parpol. Dari dua pemilihan umum tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Idealnya jumlah parpol harus sesuai dengan rentang ideologi di negara ini," papar M. Syihabuddin dosen Ilmu Pemerintah Universitas Lampung. Jumlah parpol yang banyak akan menimbulkan "ketidakaruan" situasi politik. Selain itu, akan meningkatkan jumlah angka pemilih yang golput pada pemilu 2009 nanti, sebab saat ini aja banyak massa dari beberapa partai politik besar yang memilih golput.

Kecenderungan masyarakat yang hanya melihat tokoh besar dalam partai itu juga menjadi salah satu faktor partai tidak efektif, jangankan partai kecil partai besar pun masih banyak masyarakat yang belum mengenal tokoh-tokoh yang ada di dalamnya apalagi platform serta program kerja partai tersebut. Wallahusalam bisawab





Senin, 09 Juni 2008

"Maling teriak maling "Partai Politik dalam kasus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara

Polemik berkepanjangan yang terjadi dalam penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih disebabkan oleh tidak adanya kedewasaan partai politik dalam berpolitik. Adanya unsur politis menyebabkan kasus ini bak benang kusut sehingga sulit dicari pemecahannya. Namun, langkah Mendagri untuk menuntaskan permasalahan ini dengan menetapkan pasangan Thaib Armaiyn (TA) dan Abdul Gani Kasuba (GK) berbuntut panjang.

Partai Golkar yang mengusung pasangan Abdul Gafur dan Abdurrahim Fabanyo tidak sert merta menerima keputusan Menteri dalam negeri tersebut. Buntutnya adalah penegasan Partai Golkar untuk mengubah haluan politiknya berhadapan dengan Pemerintah (Rakyat Merdeka, 7/6) dan Meminta KPK untuk mengusut dugaan KKN di Depdagri.

Hal tersebut diduga sebagai akal-akalan partai Golkar untuk menaikkan posisi tawar ke SBY, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pengamat Politik dari UI Arbi Sanit, ancaman Golkar ujung-ujungnya Cuma minta jatah jabatan. Misalnya posisi menteri atau posisi politik lainnya bisa duta besar atau komisaris dan direksi BUMN.

Selain itu langkah Partai Golkar mendesak KPK untuk mengusut dugaan KKN di Depdagri dinilai sebagai maling teriak maling Partai Golkar. Menurut Tim Sukses Ruhut Sitompul yang juga mantan kader Partai golakan ini mengatakan “Seharusnya sejak lama pasangan TA-GK ini ditetapkan, tapi Karena Golkar main kotor akhirnya jadi berlarut-larut”(Rakyat Merdeka, 7/6).

Dari sinilah terlihat indikasi betapa tidak adanya kedewasaan sebuah Partai besar dalam menghadapi dinamika politik yang terjadi saat ini. Partai politik yang seharusnya menjadi media pembelajaran politik bagi masyarakat sebaiknya menunjukkan sikap pendewasaan dan mau menerima kekalahan. Sebab dinamika politik saat ini tidak sama dengan dinamika saat partai ini berkuasa dimana masyarakat kita saat ini sudah mulai melek politik. Jadi, sudah saatnya partai-partai yang masih menggunakan cara-cara yang konvensional dalam menjaring simpati masyarakat meninggalkan cara-cara tersebut karena pengetahuan politik masyarakat saat ini sudah mulai berkembang sehingga tidak mudah terpengaruh dengan janji-janji manis yang diucapkan oleh politisi-politisi pada saat mencalonkan menjadi kepala daerah ataupun calon legislatif. Wallahusalam bisowab

Selasa, 13 Mei 2008

E-Government Procurement Akan Diterapkan 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mentargetkan pengadaan baran dan jasa elektronik atau Electronic Goverment Procurement (e-GP) akan diterapkan di seluruh provinsi pada 2010.

"Tahun depan mungkin separuhnya dan pada 2010 sudah berlaku di semua propinsi," kata Sekretaris Utama LKPP Agus Rahardjo dalam keterangan pers seusai pelantikan pejabat LKPP di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, kemarin.

Agus, yang juga Kepala Pusat Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Bappenas, menjelaskan beberapa daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Kota Denpasar suka rela melaksanakan e-GP. Sistem pengadaan secara elektronik ini diujicoba tahun ini di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Tengah, serta Sumatera Barat. Ketua LKPP yang baru, Rahmat Syarif, mengatakan penggunaan e-GP akan menghemat uang negara.

Gunanto E.S. (tempointeraktif.com)

Kamis, 08 Mei 2008

Mungkinkah Tragedi Itu Akan Terulang Kembali?


Naiknya harga minyak dunia yang mencapai harga 120 dollar per barel berdampak pada perekomian di Indonesia. Demi mengamankan APBN 2008 Pemerintah berencana untuk menaikkan BBM hingga 30%. Jelas ini merupakan kabar buruk dimana nantinya imbas dari kenaikkan ini adalah naiknya juga harga-harga sejumlah bahan pokok dan lagi-lagi masyarakat akan menjadi korban.

Situasi ini hampir sama ketika pada tahun 1998 sebelum Presiden Soeharto lengser dari jabatannya, beliau mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM dan imbasnya adalah terjadinya sejumlah kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia. Tragedi semacam ini seringkali terjadi di Indonesia, jika dilihat ke belakang di tahun 1966 dimana terjadi Pemberontakan G30S/PKI yang menjadi pemicu aksi unjuk rasa mahasiswa yang dikenal dengan angkatan 66. Kemudian kejadian unjuk rasa mahasiswa besar-besaran pada tanggal 15 Januari 1974 atau yang dikenal dengan peristiwa MALARI yang menyebabkan 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 bangunan rusak. Sebanyak 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan.

Kemudian di akhir tahun 70-an adanya Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Kordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK)yaitu kebijakan pemerintah untuk mengubah format organisasi kemahsiswaan dengan melarang Mahasiswa terjun ke dalam politik praktis, yaitu dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, dimana Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Perguruan Tinggi bernama SMPT (senat mahasiswa perguruan tinggi).

NKK/BKK menjadi dua akronim yag menjadi momok bagi aktivis Gerakan Mahasiswa tahun 1980-an. Istilah tersebut mengacu pada kebijakan keras rezim Presiden Soeharto pada tahun 1978 melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef untuk membungkam aksi kritis mahasiswa terhadap jalannya pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah saat itu.

Simbol institusi perlawanan mahasiswa saat itu adalah Dewan Mahasiswa, organisasi intra kampus yang berkembang di semua kampus. Karena Dewan Mahasiswa menjadi pelopor gerakan mahasiswa dalam menolak pencalonan Soeharto pasca pemilu 1977, kampus dianggap tidak normal saat itu dan dirasa perlu untuk dinormalkan. Lahirlah kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) sekaligus pembubaran dan pelarangan organisasi intra universitas di tingkat perguruan tinggi yaitu Dewan Mahasiswa.

Dan sejak 1978 itulah, ketika NKK/BKK diterapkan di kampus, aktivitas kemahasiswaan kembali terkonsentrasi di kantung-kantung Himpunan Jurusan dan Fakultas. Mahasiswa dipecah-pecah dalam disiplin ilmu nya masing-masing. Ikatan mahasiswa antar kampus yang diperbolehkan juga yang berorientasi pada disiplin ilmunya, misalnya ada Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) dan sebagainya (wikipedia).

Hal tersebut jelas mendapat reaksi kersa di kalangan mahasiswa pada waktu itu, Di ITB , kampus yang paling keras menolak kebijaksanaan tersebut, BKK nyaris tak pernah jelas eksistensinya. Para dosen juga tampaknya enggan bermusuhan dengan para yunior-nya, mahasiswa yang jelas menentang habis keberadaan BKK. Di UGM, de facto BKK memang ada namun juga tidak berjalan. Tidak ada Senat Mahasiswa di tingkat Fakultas yang peduli dengan lembaga tersebut. Yang ajaib di UII Yogyakarta. Di Kampus Perguruan Tinggi Islam tertua di Indonesia itu, Dewan Mahasiswa memang dibubarkan. Tetapi reinkarnasi menjadi BKK. Hanya saja Ketua BKK adalah mahasiswa juga, jadi masih dalam format Dewan Mahasiswa juga.

Di Salatiga, Kampus Universitas Kristen Satya Wacana juga melakukan kreasi serupa. Keberadaan BKK diakui namun pengurusnya berasal dari mahasiswa sendiri. Sedangkan di ibukota negara, Universitas Indonesia memang memiliki BKK tetapi fungsi sehari-hari dijalankan oleh Forum para Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, dan dinamakan Forkom UI.

Kini, pertanda siklus itu sudah mulai nampak. Ditandai dengan sikap Pemerintah yang akan menaikkan harga BBM yang tidak sesuai kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Kemudian semakin banyaknya masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah, walaupun pemerintah sudah menerapkan koneversi minyak tanah ke gas elpiji tetapi masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan gas elpiji, kalaupun ada mereka harus mengantri selama berjam-jam untuk mendapatkannya.

Semoga Pemerintah ini dapat mengatasi itu semua dengan cara yang dapat diterima oleh segala lapisan. Amien

Sabtu, 19 April 2008

Bersahabat dengan kekerasan

Beberapa hari ini kita dikejutkan oleh berita-berita yg membuat bulu kuduk kita berdiri. Kekerasan saat ini seakan-akan sudah menjadi budaya yg lumrah. Mulai dari grass root hingga pada tataran level yg lebih tinggi.
Mungkin belum hilang dalam ingatan kita kejadian mutilasi yang terjadi di bekasi beberapa hari lalu. Selang beberapa hari kemudian di surabaya terjadi aksi carok yang terjadi secara terang-terangan dimuka umum bahkan di depan mata sang istri korban. Ini menandakan betapa kekerasan menjadi jalan pintas untuk keluar dari segala permasalahan.
Pada tingkatan yg lebih tinggi kekerasan dilakukan secara kolektif, mungkin kita ingat bagaimana kaum Ahmadiyah di beberapa daerah di usir dan di bakar tempat tinggal serta tempat ibadahnya. Keputusan bakor pakem yg memutuskan bahwa aliran Ahmadiyah dilarang akan melegalisasi kekerasan kolektif yg di lakukan oleh pihak-pihak yg tidak menginginkan aliran Ahmadiyah tumbuh subur di Indonesia.
Kekerasan sudah merupakan bagian dari sunatullah sehingga itu tidak dapat dihindari ataupun dihilangkan dari muka bumi. Tapi bukan karena itu lalu kita mengamini bahwa kekerasan merupakan suatu yg biasa tetapi kini saatnya bagaimana membuat kekerasan2 yang terjadi menjadi sebuah manifesto untuk masa depan yang lebih baik antar sesama umat manusia.