Selasa, 15 Juli 2008

Masyarakat Gak Setuju Hak Angket

Jakarta: Kenaikan harga minyak dunia berdampak kepada kenaikan harga BBM jenis premium dan solar di Indonesia sehingga pada 24 Mei 2008 Pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 28,7 persen. Kejadian ini diimbangi dengan menaiknya harga-harga barang pokok di pasaran dan keluarnya Indonesia dari organisasi peng ekspor minyak (OPEC).

Banyak para pengamat yang beranggapan bahwa pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM mengingat Indonesia merupakan negara penghasil minyak bumi. Banyaknya desakan dari masyarakat yang menentang kenaikan harga BBM sehingga DPR harus mengeluarkan hak Angket terhadap kasus kenaikan BBM ini. Keluarnya hak angket ini tidak serta merta disetujui oleh semua fraksi di DPR, mungkin ini terkait oleh faktor kepentingan dan lagi-lagi kepentingan rakyat dikesampingkan. Melalui mekanisme voting akhirnya DPR mengeluarkan hak angket dengan hasil dari 360 anggota DPR yang ikut pemungutan suara, 233 anggota setuju memuluskan hak angket dan 127 anggota menolak. Tak ada anggota DPR yang memilih opsi abstain.

Ternyata tidak semua masyarakat mendukung hak angket kenaikan BBM. Hal ini terbukti dari polling yang dilakukan oleh sebuah media massa nasional. Pertanyaan dari angket tersebut adalah sebagai berikut:


"DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui penggunaan hak angket (penyelidikan) terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Keputusan itu diraih melalui voting. Bagi pengusul angket, hak itu perlu digulirkan karena masih ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi membengkaknya subsidi akibat tingginya harga minyak dunia, selain dengan cara menaikkan harga BBM. Setujukah Anda dengan upaya DPR menyelidiki penaikan harga BBM?"

Yang mengejutkan adalah hasil dari polling tersebut adalah sebagai berikut:












Dari hasil polling tersebut terlihat bahwa 50,98 persen dari 4219 responden tidak setuju hak angket dan 44,27 persen setuju hak angket dan sisanya tidak perlu atau tidak tahu. Hasil polling ini sangatlah mengejutkan karena berbanding terbalik dengan fakta sesungguhnya yang ada di lapangan. Terlepas dari itu hasil polling tersebut mengindikasikan ketidakberatan masyarakat terhadap kenaikan BBM atau ini merupakan salah satu brand strategi untuk menaikkan popularitas dan wibawa yang mulai memudar atau memang hak angket adalah akal-akalan fraksi di DPR untuk menjegal lawan politiknya dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat banyak. Wallahusalambisawab

Selasa, 08 Juli 2008

34 Parpol, Efektifkah?

Senin malam (7/7) Ketua KPU Pusat A.H Anshary mengumumkan 34 partai politik yang lulus dalam verifikasi faktual Pemilu 2009. Dalam konfrensi persnya ia menyebutkan 16 Partai lama pemilu 2004 dan 18 partai baru serta 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dalam kerangka pembelajaran demokratisasi, jelas ini merupakan kabar bagus dikarenakan semakin banyak partai maka semakin terbuka kran partisipasi bagi masyarakat dalam berpolitik. "Jumlah 34 partai politik peserta pemilu bisa dilihat sebagai berkembangnya demokrasi, namun bagi rakyat tentu bisa berbeda," papar Direktur Eksekutif Charta Politika Bima Arya seperti dikutip dari wawancara di MetroTV, tadi malam.

Ditengah citra parpol yang buruk dan fenomena golput, penambahan parpol ini nantinya akan menambah daftar persepsi negatif ngatif masyarakat terhadap . Hal tersebut juga didasarkan pada pengalaman dua kali pemilihan umum pasca reformasi 98 yaitu Pemilu 1999 yang diikuti 48 parpol dan pemilu 2004 yang diikuti 24 parpol. Dari dua pemilihan umum tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Idealnya jumlah parpol harus sesuai dengan rentang ideologi di negara ini," papar M. Syihabuddin dosen Ilmu Pemerintah Universitas Lampung. Jumlah parpol yang banyak akan menimbulkan "ketidakaruan" situasi politik. Selain itu, akan meningkatkan jumlah angka pemilih yang golput pada pemilu 2009 nanti, sebab saat ini aja banyak massa dari beberapa partai politik besar yang memilih golput.

Kecenderungan masyarakat yang hanya melihat tokoh besar dalam partai itu juga menjadi salah satu faktor partai tidak efektif, jangankan partai kecil partai besar pun masih banyak masyarakat yang belum mengenal tokoh-tokoh yang ada di dalamnya apalagi platform serta program kerja partai tersebut. Wallahusalam bisawab