Selasa, 08 Juli 2008

34 Parpol, Efektifkah?

Senin malam (7/7) Ketua KPU Pusat A.H Anshary mengumumkan 34 partai politik yang lulus dalam verifikasi faktual Pemilu 2009. Dalam konfrensi persnya ia menyebutkan 16 Partai lama pemilu 2004 dan 18 partai baru serta 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dalam kerangka pembelajaran demokratisasi, jelas ini merupakan kabar bagus dikarenakan semakin banyak partai maka semakin terbuka kran partisipasi bagi masyarakat dalam berpolitik. "Jumlah 34 partai politik peserta pemilu bisa dilihat sebagai berkembangnya demokrasi, namun bagi rakyat tentu bisa berbeda," papar Direktur Eksekutif Charta Politika Bima Arya seperti dikutip dari wawancara di MetroTV, tadi malam.

Ditengah citra parpol yang buruk dan fenomena golput, penambahan parpol ini nantinya akan menambah daftar persepsi negatif ngatif masyarakat terhadap . Hal tersebut juga didasarkan pada pengalaman dua kali pemilihan umum pasca reformasi 98 yaitu Pemilu 1999 yang diikuti 48 parpol dan pemilu 2004 yang diikuti 24 parpol. Dari dua pemilihan umum tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Idealnya jumlah parpol harus sesuai dengan rentang ideologi di negara ini," papar M. Syihabuddin dosen Ilmu Pemerintah Universitas Lampung. Jumlah parpol yang banyak akan menimbulkan "ketidakaruan" situasi politik. Selain itu, akan meningkatkan jumlah angka pemilih yang golput pada pemilu 2009 nanti, sebab saat ini aja banyak massa dari beberapa partai politik besar yang memilih golput.

Kecenderungan masyarakat yang hanya melihat tokoh besar dalam partai itu juga menjadi salah satu faktor partai tidak efektif, jangankan partai kecil partai besar pun masih banyak masyarakat yang belum mengenal tokoh-tokoh yang ada di dalamnya apalagi platform serta program kerja partai tersebut. Wallahusalam bisawab





Jumat, 20 Juni 2008

Buku Teks "Online" Sudah Bisa Diakses


Puluhan buku teks SD, SMP, dan SMA/SMK yang dibeli hak ciptanya oleh Departemen Pendidikan Nasional sudah diunggah (upload) di internet. Dengan adanya buku digital yang dapat dibaca dan diunduh secara gratis ini, siswa dan sekolah punya pilihan untuk memakai buku teks pelajaran yang terjangkau harga dan terjamin kualitasnya.

Buku-buku teks pelajaran yang sudah lolos penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan dan dibeli hak ciptanya oleh pemerintah itu dapat dibaca dan diunduh lewat portal situs web www.depdiknas.go.id atau bse.depdiknas.go.id. Sampai akhir Juni ini ditargetkan sebanyak 49 judul buku tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK sudah dapat diakses masyarakat.

Namun, terobosan pemerintah dalam menyediakan buku sekolah elektronik (BSE) ini, hingga Kamis (19/6), masih dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, akses ke situs web BSE masih lambat dan sering gagal.

Sugijanto, Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, menjelaskan, situs web BSE memang masih baru dan terus ditingkatkan kinerjanya. Pemerintah mengupayakan supaya akhir Juni ini minimal 49 judul buku, terutama mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, sudah diunggah ke internet serta mudah diakses masyarakat.

Tahun ini direncanakan ada 250 judul buku yang dibeli pemerintah untuk tingkat SD, SMP, SMA/SMK, dan dijadikan BSE. Buku-buku tersebut meliputi 16 mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

Situs web BSE ini akan terus disempurnakan sehingga berfungsi secara optimal, paling lambat awal Agustus ini. Program buku pelajaran online ini akan diresmikan Presiden.

Sumber: Kompas.com