Buku Teks "Online" Sudah Bisa Diakses

Puluhan buku teks SD, SMP, dan SMA/SMK yang dibeli hak ciptanya oleh Departemen Pendidikan Nasional sudah diunggah (upload) di internet. Dengan adanya buku digital yang dapat dibaca dan diunduh secara gratis ini, siswa dan sekolah punya pilihan untuk memakai buku teks pelajaran yang terjangkau harga dan terjamin kualitasnya.

Buku-buku teks pelajaran yang sudah lolos penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan dan dibeli hak ciptanya oleh pemerintah itu dapat dibaca dan diunduh lewat portal situs web www.depdiknas.go.id atau bse.depdiknas.go.id. Sampai akhir Juni ini ditargetkan sebanyak 49 judul buku tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK sudah dapat diakses masyarakat.

Namun, terobosan pemerintah dalam menyediakan buku sekolah elektronik (BSE) ini, hingga Kamis (19/6), masih dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, akses ke situs web BSE masih lambat dan sering gagal.

Sugijanto, Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, menjelaskan, situs web BSE memang masih baru dan terus ditingkatkan kinerjanya. Pemerintah mengupayakan supaya akhir Juni ini minimal 49 judul buku, terutama mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, sudah diunggah ke internet serta mudah diakses masyarakat.

Tahun ini direncanakan ada 250 judul buku yang dibeli pemerintah untuk tingkat SD, SMP, SMA/SMK, dan dijadikan BSE. Buku-buku tersebut meliputi 16 mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

Situs web BSE ini akan terus disempurnakan sehingga berfungsi secara optimal, paling lambat awal Agustus ini. Program buku pelajaran online ini akan diresmikan Presiden.

Sumber: Kompas.com

E-Government Procurement Akan Diterapkan 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mentargetkan pengadaan baran dan jasa elektronik atau Electronic Goverment Procurement (e-GP) akan diterapkan di seluruh provinsi pada 2010.

"Tahun depan mungkin separuhnya dan pada 2010 sudah berlaku di semua propinsi," kata Sekretaris Utama LKPP Agus Rahardjo dalam keterangan pers seusai pelantikan pejabat LKPP di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, kemarin.

Agus, yang juga Kepala Pusat Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Bappenas, menjelaskan beberapa daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Kota Denpasar suka rela melaksanakan e-GP. Sistem pengadaan secara elektronik ini diujicoba tahun ini di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Tengah, serta Sumatera Barat. Ketua LKPP yang baru, Rahmat Syarif, mengatakan penggunaan e-GP akan menghemat uang negara.

Gunanto E.S. (tempointeraktif.com)